Penjelasan Tentang Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Penjelasan Tentang Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan. Mulai dari Presiden Republik Indonesia sampai pada RT dan RW atau pemerintah daerah. 

Dasar hukumnya terdapat dalam UUD pasal 18 ayat 1. 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang -Undang”


Artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. 


Simak juga video kegiatan belajar dan mengajar secara online, materi PPKN berikut ini.